Tujuh Catatan Timwas DPR Untuk Penyelenggaraan Haji 2025
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi perhatian serius dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.
Dalam evaluasi yang disampaikan setelah musim haji selesai, Timwas memberikan tujuh catatan penting yang ditujukan kepada pemerintah
khususnya Kementerian Agama (Kemenag), agar pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya bisa lebih baik, efisien, dan manusiawi.
1. Penataan Sistem Transportasi Jemaah
Catatan pertama dari Timwas DPR menyangkut sistem transportasi jemaah haji selama di Arab Saudi. Masih ditemukan sejumlah masalah
seperti keterlambatan bus, penumpukan jemaah saat pemberangkatan menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta kurangnya sosialisasi terhadap rute dan waktu keberangkatan.
Timwas meminta agar ada integrasi dan koordinasi lebih baik antara pemerintah Indonesia
dan penyedia layanan transportasi di Arab Saudi, termasuk dalam hal manajemen waktu dan pengaturan rute prioritas bagi jemaah lansia.
2. Pelayanan Konsumsi yang Belum Merata
Catatan kedua adalah soal konsumsi. Meski secara umum pelayanan konsumsi mengalami perbaikan dari tahun
sebelumnya, masih ada laporan bahwa makanan tidak selalu datang tepat waktu, terutama pada saat puncak haji di Mina.
Timwas meminta agar mekanisme distribusi slot gacor makanan diperketat dan diawasi dengan sistem digital agar tidak ada keterlambatan.
Selain itu, perlu adanya penyesuaian menu makanan dengan selera jemaah Indonesia yang sangat beragam, agar jemaah tetap sehat dan nyaman selama beribadah.
3. Akomodasi yang Kurang Layak di Mina
Masalah klasik dalam penyelenggaraan haji, khususnya di Mina, kembali menjadi sorotan. Banyak jemaah yang mengeluhkan
tenda-tenda yang sempit, fasilitas sanitasi yang terbatas, dan minimnya ventilasi udara. Hal ini sangat menyulitkan terutama bagi jemaah lanjut usia dan yang memiliki penyakit penyerta.
Timwas menilai perlunya pendekatan diplomatik yang lebih kuat dengan otoritas Saudi agar kuota tenda dan fasilitas untuk jemaah Indonesia bisa ditambah dan ditingkatkan kualitasnya.
4. Kurangnya Tenaga Kesehatan dan Obat-obatan
Layanan kesehatan juga menjadi sorotan penting. Timwas mencatat jumlah tenaga kesehatan masih belum sebanding dengan
jumlah jemaah, terutama saat masa puncak haji. Beberapa pos kesehatan juga dilaporkan kekurangan obat-obatan, dan antrean panjang menjadi kendala serius.
DPR mendesak pemerintah untuk menambah jumlah dokter, perawat, dan tenaga medis spesialis, serta memastikan logistik obat terdistribusi secara merata di setiap sektor.
5. Sosialisasi dan Pembinaan Manasik yang Masih Kurang
Timwas menyoroti bahwa tidak semua jemaah benar-benar memahami prosedur manasik dan pelaksanaan ibadah haji. Hal ini disebabkan oleh pembinaan manasik yang tidak merata di berbagai daerah.
DPR merekomendasikan agar pembinaan jemaah ditingkatkan secara intensif, dengan pelibatan tokoh agama lokal, pendekatan berbasis digital, dan modul pembelajaran yang mudah dipahami semua kalangan usia.
6. Pengelolaan Data dan Digitalisasi Haji
Catatan keenam menyoroti kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data jemaah. Masih ada laporan tentang ketidaksesuaian data, terutama dalam distribusi gelang identitas, penginapan, dan konsumsi.
Timwas mendesak percepatan digitalisasi layanan haji, termasuk melalui satu aplikasi terpadu yang dapat digunakan jemaah, petugas, dan keluarga di Indonesia untuk memantau posisi dan kondisi jemaah secara real-time.
7. Evaluasi terhadap Kinerja Petugas Haji
Catatan terakhir berkaitan dengan kinerja petugas haji.
Meskipun banyak petugas yang bekerja maksimal, tetap ditemukan oknum petugas yang kurang tanggap, tidak disiplin, dan tidak memiliki kompetensi komunikasi yang memadai.
Timwas meminta agar perekrutan petugas dilakukan lebih selektif dengan pelatihan berstandar tinggi, termasuk pelatihan darurat, psikologi, dan layanan publik.
Penutup: Menuju Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik
Dengan tujuh catatan tersebut, Timwas DPR RI berharap agar penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun mendatang dapat lebih terorganisir
ramah jemaah, dan responsif terhadap kebutuhan khusus warga Indonesia Komitmen lintas kementerian dan sinergi dengan Pemerintah Arab Saudi
sangat dibutuhkan demi pelayanan yang profesional, aman, dan penuh keberkahan bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
Baca juga: Daftar Kendaraan Milik Gibran di LHKPN 2025, Mulai Royal Enfield sampai Toyota
About the Author
