Program Makan Bergizi Gratis di Yogyakarta Belum Dilaksanakan, Ini Kata Pemda
YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dijadwalkan dimulai pada Senin (6/1/2025), hingga kini belum terlaksana di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menyebutkan bahwa meskipun program ini telah menjadi kebijakan nasional, pelaksanaannya di DIY masih menghadapi sejumlah kendala.
“MBG sudah menjadi kebijakan nasional dan tertuang dalam dokumen perencanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN),” jelas Made saat ditemui di Kantor Bappeda DIY. Program ini dirancang untuk mendukung gizi ibu hamil, balita, hingga anak sekolah.
Pemerintah DIY sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang setara dengan Rp 42 miliar, sebagai kontribusi untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Namun, Made mengungkapkan bahwa hingga kini program tersebut masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.
“Untuk kegiatan di daerah ini, sementara masih ditangani langsung oleh pusat. Kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait lokasi yang sudah memulai program ini,” imbuhnya.
Sekolah di Yogyakarta Tunggu Kejelasan
Keterlambatan pelaksanaan program MBG juga dirasakan di sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas SMP 6 Yogyakarta, Widawati, mengonfirmasi bahwa hingga kini belum ada pelaksanaan program makan bergizi di sekolahnya.
“Program MBG belum dilaksanakan, baik dari kementerian maupun pemerintah pusat,” ungkap Widawati.
Meski sudah ada kebijakan nasional, pemerintah daerah dan sekolah-sekolah di Yogyakarta masih menunggu kejelasan teknis terkait implementasi program ini. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan atau lokasi prioritas yang akan menerima manfaat dari program MBG.
Pelaksanaan program makan bergizi ini menjadi harapan besar bagi masyarakat DIY, terutama bagi ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah yang menjadi target utama. Namun, tanpa koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, program ini berpotensi mengalami penundaan lebih lanjut.
Pemerintah DIY berharap adanya percepatan informasi dari pemerintah pusat agar program ini dapat segera berjalan. “Kami masih menunggu detail dari pusat agar bisa mulai melaksanakan program di daerah,” tutup Made.
