Percepat Realisasi Investasi PSN Non APBN, Kadin-Pemerintah

Percepat Realisasi Investasi PSN Non APBN, Kadin-Pemerintah Bentuk Pokja

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bersama dengan pemerintah, telah membentuk Kelompok

Kerja (Pokja) untuk percepat realisasi investasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibiayai

oleh swasta, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembentukan Pokja

ini bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara sektor swasta dan pemerintah, serta mempercepat proses

perizinan yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan proyek

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Pokja ini akan berfungsi untuk mengidentifikasi

dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam proyek-proyek PSN non-APBN, sehingga investasi dapat

segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan

upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan sektor strategis lainnya.

Sejak awal tahun 2024, pemerintah menargetkan pencapaian investasi sebesar Rp1.700 triliun, namun

realisasi investasi yang tercatat baru mencapai Rp68 triliun. Untuk itu, pemerintah menambahkan 14 Proyek Strategis

Nasional baru yang seluruh pembiayaannya berasal dari investor swasta tanpa dukungan APBN. Proyek-proyek ini

mencakup berbagai sektor, seperti kawasan industri, jalan tol, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

Dengan adanya Pokja ini, diharapkan hambatan-hambatan dalam proses investasi PSN dapat diatasi,

sehingga proyek-proyek tersebut dapat segera terlaksana. Pemerintah berharap ini akan mempercepat

pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, pembentukan Pokja ini juga bertujuan untuk mempermudah sektor swasta dalam

menjalankan proyek-proyek besar yang strategis bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya koordinasi

yang lebih baik antara pihak pemerintah dan sektor swasta, diharapkan proses administrasi dan perizinan yang selama ini dianggap rumit dapat diselesaikan lebih cepat.

Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin, menjelaskan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam

.mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, yang menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan ekonomi nasional.

Dia menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya akan mempercepat realisasi PSN, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat