Peran dirut kebun tebu hingga rumah Ketum PP digeledah
Berbagai peristiwa hukum dalam sepekan, dari 3-9 Februari 2025, menjadi sorotan.
Di antaranya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas dalam kasus gula hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP). Berikut rangkuman peristiwa hukum yang menarik untuk kembali dibaca.
1. Kejagung Ungkap Peran Dirut PT Kebun Tebu Mas dalam Kasus Gula
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran tersangka ASB selaku Direktur Utama PT Kebun
Tebu Mas (KTM) dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam konferensi
pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, tersangka ASB selaku Direktur Utama PT KTM mengajukan impor gula kristal mentah sebanyak 110.000 ton.
Atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan periode 2015–2016, tersangka Thomas Trikasih
Lembong (TTL) atau Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah
menjadi gula kristal putih kepada PT KTM pada tanggal 14 Juni 2016.
Kasus ini menyoroti dugaan penyalahgunaan izin impor yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar
. Kejagung menegaskan bahwa penyidikan masih terus berlangsung, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam skema ini dapat segera diproses hukum.
Selain itu, Kejagung tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tinggi
di kementerian terkait yang diduga menerima keuntungan dari manipulasi impor gula ini.
Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga kasus
ini menjadi salah satu fokus utama Kejagung dalam pemberantasan korupsi di sektor pangan.
2. KPK Geledah Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila
terkait dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan
lanjutan atas sejumlah kasus korupsi yang tengah ditangani oleh lembaga anti-rasuah tersebut.
Tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen penting, perangkat elektronik, serta barang bukti lainnya
yang diduga berkaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Penggeledahan ini menambah daftar panjang kasus hukum yang menyeret pejabat tinggi dan tokoh masyarakat.
KPK juga memeriksa beberapa saksi kunci yang diyakini memiliki informasi penting mengenai aliran dana yang diduga
terkait dengan proyek pemerintah yang dikorupsi. Lembaga anti-rasuah ini menegaskan bahwa pengusutan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan menyeluruh, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
BACA JUGA : Prabowo Berikan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Bagi Pekerja, Simak Ketentuannya
3. TNI AL Bongkar Pagar Laut Sepanjang 22,5 km
Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) berhasil membongkar pagar laut sepanjang 22,5 km dengan rincian 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo, Tangerang, Banten, Rabu (5/2).
Berdasarkan siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA Kamis, dijelaskan bahwa pembongkaran tersebut merupakan hasil kerja sama TNI AL dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait sejak 18 Januari 2025.
TNI AL menyebut bahwa pagar laut yang dibongkar telah menghambat aktivitas masyarakat pesisir dan nelayan, serta melanggar aturan tata ruang dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembongkaran ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengembalikan akses publik terhadap wilayah pesisir yang sebelumnya dibatasi oleh pihak-pihak tertentu.
Selain itu, pemerintah daerah setempat akan melakukan pengawasan lebih ketat agar tidak ada lagi pihak yang membangun pagar atau struktur ilegal di wilayah pesisir tanpa izin resmi.
4. Pigai: Tidak Ada Pengekangan Kebebasan Sipil dalam 100 Hari Pemerintahan
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa tidak ada pengekangan kebebasan
sipil yang dilakukan pejabat negara dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Seratus hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk
menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan dengan baik.
Namun, beberapa kelompok masyarakat tetap mempertanyakan sejauh mana jaminan kebebasan
sipil ini dapat bertahan dalam jangka panjang, mengingat sejumlah regulasi yang berpotensi membatasi ruang gerak kebebasan berpendapat.
5. Delapan Orang Tewas dalam Kecelakaan di Tol Ciawi
Petugas kepolisian dan pihak RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga Rabu pagi, masih mengidentifikasi delapan korban tewas dan 11 korban luka-luka dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Tol Jagorawi ke arah Jakarta.
Informasi menyebutkan bahwa dari delapan korban tewas, tujuh di antaranya berjenis kelamin laki-laki, sementara satu korban adalah perempuan.
Peristiwa kecelakaan ini menambah daftar panjang insiden tragis di jalan tol yang membutuhkan perhatian lebih dari pihak berwenang dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem transportasi dan keamanan di ruas tol yang sering mengalami kecelakaan serupa.
Pihak kepolisian berencana meningkatkan pengawasan dan patroli di jalur tol untuk menekan angka kecelakaan. Selain itu, kementerian terkait sedang mempertimbangkan kebijakan baru yang mewajibkan kendaraan angkutan umum dan barang melewati uji kelayakan lebih ketat sebelum diizinkan beroperasi.
Peristiwa-peristiwa hukum ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dari kasus dugaan korupsi di sektor importasi gula hingga penggeledahan rumah Ketua Umum PP oleh KPK, berbagai peristiwa ini menunjukkan upaya penegakan hukum yang masih terus berjalan.
Di sisi lain, tindakan tegas dari TNI AL dalam membongkar pagar laut yang dianggap melanggar aturan serta pernyataan dari Menteri HAM mengenai kebebasan sipil juga menjadi sorotan. Sementara itu, insiden kecelakaan di Tol Ciawi kembali menjadi pengingat akan pentingnya peningkatan keselamatan di jalan raya.
Dengan semakin kompleksnya dinamika hukum di Indonesia, publik diharapkan tetap kritis dalam mengikuti perkembangan kasus-kasus yang terjadi dan mendorong pemerintah serta aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menegakkan keadilan.
