Penguatan Kopdes Merah Putih, Menkop Gandeng BPS

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus mendorong penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui program Kopdes Merah Putih.

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi di tingkat desa sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menegaskan bahwa koperasi desa harus diperkuat dari sisi tata kelola, model bisnis, serta pemanfaatan data yang akurat.

Karena itu, kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi koperasi berbasis data.

Penguatan Kopdes Merah Putih, Menkop Gandeng BPS

Selama ini, banyak koperasi desa yang masih belum terdata dengan baik. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam memberikan pembinaan yang tepat sasaran.

Melalui kerja sama dengan BPS, diharapkan akan terbentuk sistem pendataan koperasi desa yang lebih komprehensif.

“Dengan adanya data yang valid dan terintegrasi, kita bisa melakukan intervensi yang lebih presisi, mulai dari pelatihan, bantuan permodalan, hingga akses pasar,” kata Teten dalam pernyataannya.

Peran Strategis BPS dalam Kolaborasi Ini

Badan Pusat Statistik akan membantu dalam hal metodologi pengumpulan data, verifikasi lapangan, hingga penyusunan indikator pembangunan koperasi.

BPS juga akan memanfaatkan sistem digital dan integrasi dengan data desa yang sudah ada, seperti data dari Kemendagri dan Kementerian Desa.

Kolaborasi ini juga memperkuat prinsip satu data Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah.

Koperasi desa, sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal, kini mendapatkan perhatian lebih dalam hal pendataan dan pemetaan kebutuhan.

Kopdes Merah Putih: Mendorong Kemandirian Ekonomi Desa

Program Kopdes Merah Putih bukan hanya tentang pembentukan koperasi, tapi juga transformasi model bisnis koperasi agar lebih profesional dan berorientasi pasar.

Pemerintah ingin menciptakan koperasi desa yang mampu bersaing di era digital dan terhubung langsung dengan rantai pasok industri nasional.

Melalui program ini, koperasi desa akan diarahkan agar memiliki sektor usaha yang jelas, tata kelola modern, serta dukungan teknologi dan manajemen yang mumpuni.

Sektor unggulan yang akan difokuskan antara lain pertanian, perikanan, perkebunan, dan ekonomi kreatif.

Respon Positif dari Pelaku Koperasi

Banyak pengelola koperasi desa menyambut positif kerja sama ini.

Menurut mereka, selama ini banyak koperasi yang kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah karena tidak tercatat secara resmi atau memiliki data yang tidak lengkap.

Dengan keterlibatan BPS, koperasi berharap bisa mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam hal pelatihan, digitalisasi, dan pendampingan usaha.

Tak hanya itu, keterbukaan data juga dipercaya bisa mendorong koperasi lebih transparan dan akuntabel.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meski program ini disambut antusias, tantangan tetap ada.

Beberapa di antaranya adalah keterbatasan SDM koperasi desa, rendahnya literasi digital, hingga kendala geografis yang menyulitkan akses ke koperasi di wilayah terpencil.

Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendataan, tapi juga berkomitmen meningkatkan

kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan dukungan infrastruktur digital.