Pemerintah Berikan Pendampingan Hukum untuk Korban Penembakan di Malaysia
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) telah mengumumkan langkah-langkah untuk memberikan pendampingan hukum kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban penembakan di Malaysia.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk tim advokasi untuk mendampingi empat buruh migran yang masih berada di Malaysia.
Langkah ini dilakukan untuk menghadapi kemungkinan proses hukum di masa mendatang.
“Kami sudah mempersiapkan tim advokasi guna mendampingi mereka selama menghadapi proses
hukum,” ujar Karding dalam pernyataan yang disiarkan melalui YouTube Kompas TV pada Selasa, 28 Januari 2025.
Pendampingan hukum ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal kepada TKI yang terlibat dan membantu memperjelas kronologi insiden penembakan tersebut.
Langkah Pemerintah dalam Menangani Korban Penembakan
Selain menyediakan pendampingan hukum, pemerintah juga bergerak cepat untuk mendampingi para korban dalam berbagai aspek lain. Salah satunya adalah memastikan perawatan kesehatan yang memadai untuk buruh migran yang terluka.
Menteri P2MI juga menegaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan otoritas setempat
untuk mengurus pemulangan buruh migran yang selamat, termasuk memfasilitasi pemulangan jenazah korban yang meninggal akibat insiden tersebut.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak berwenang di Malaysia untuk menangani penanganan jenazah dan menjenguk korban yang masih dirawat di rumah sakit
tambah Karding. Pemerintah Indonesia berharap dapat mendapatkan informasi lebih lengkap terkait insiden tersebut melalui dialog langsung dengan korban yang selamat.
Pada kesempatan lain, Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawala, juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatur pertemuan langsung dengan para buruh migran yang menjadi korban. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 Januari 2025.
Pemerintah ingin mendapatkan informasi langsung dari para korban untuk mendalami kronologi kejadian berdasarkan kesaksian mereka.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi, serta menentukan langkah-langkah advokasi yang lebih tepat ke depannya.
“Alhamdulillah, KBRI di Malaysia telah mendapatkan sinyal positif untuk kuasa kekonsuleran.
Kami akan bertemu langsung dengan para korban untuk mendengar cerita mereka mengenai kronologi penembakan,” ujar Dzulfikar.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi buruh migran
yang menjadi korban sekaligus mencegah kejadian serupa di masa depan.
Koordinasi yang kuat antara kementerian terkait, tim advokasi, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan adil.
