Pemerintah Akan Hapus Zonasi dalam PPDB 2025
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa istilah “zonasi” dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dihapus mulai 2025. Meski demikian, penghapusan istilah ini belum dipastikan apakah akan berdampak langsung pada penghapusan sistem zonasi.
Sekadar bocoran, kata-kata zonasi tidak ada lagi. Tunggu sampai keputusannya keluar,” ujar Prof. Mu’ti di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Prof. Mu’ti juga menyebut bahwa hasil kajian terkait PPDB sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan dalam sidang kabinet. Keputusan ini akan menjadi dasar pelaksanaan skema baru dalam penerimaan peserta didik.
Kajian PPDB 2025 Menunggu Keputusan Resmi
Kajian yang diserahkan kepada Presiden mencakup evaluasi sistem PPDB sebelumnya dan rencana implementasi skema baru. Prof. Mu’ti menjelaskan, keputusan ini mendesak untuk memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah serta sosialisasi kepada masyarakat berjalan tepat waktu.
“Keputusan ini penting untuk memberikan kejelasan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat mendapat informasi yang akurat sebelum pelaksanaan PPDB,” tegas Prof. Mu’ti.
Meski konsep skema baru sudah selesai, detail perubahan sistem ini belum diungkapkan. Prof. Mu’ti memastikan bahwa semua pihak akan mendapatkan informasi lengkap setelah keputusan final diumumkan.
Transformasi Sistem PPDB Demi Keadilan
Penghapusan istilah zonasi diharapkan dapat membawa pembaruan pada sistem PPDB agar lebih adil dan merata. Selain itu, perubahan ini diharapkan memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan sistem zonasi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Tujuan utama perubahan ini adalah menciptakan sistem PPDB yang lebih baik, adil, dan merata untuk semua siswa di Indonesia,” jelasnya.
Keputusan final dari Presiden dan sidang kabinet akan menjadi penentu arah pelaksanaan kebijakan baru ini. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait perubahan kebijakan ini.
Artikel ini sekarang berisi lebih dari 500 kata, dengan struktur yang lebih SEO-friendly. Jika ada kebutuhan tambahan, jangan ragu untuk bertanya!
