Kritik PPN 12 Persen, Yenny Wahid: Vietnam Justru Pangkas Pejabat dan Turunkan Pajak
Jakarta, pemerintahnews.com – Putri Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, mempertanyakan rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Dalam acara Haul ke-15 Gus Dur yang digelar di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024),
Yenny menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan ini dengan membandingkan langkah pro-rakyat yang diambil oleh negara-negara lain.
Yenny Wahid Soroti Kenaikan PPN12%
Dalam pidatonya, Yenny menyoroti bahwa konsumsi domestik merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ia mempertanyakan apakah kebijakan kenaikan PPN12% ini merupakan langkah yang bijak di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi masyarakat.
Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi saat ini justru ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen. Apakah ini bijak?” ujar Yenny Wahid.
Bandingkan dengan Vietnam dan Singapura
Yenny juga membandingkan kebijakan fiskal di Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Singapura. Ia menyoroti bahwa Vietnam justru menurunkan pajaknya sekaligus memangkas jumlah pejabat untuk mengurangi pengeluaran negara. Sementara itu, Singapura memberikan bantuan tunai langsung kepada rakyatnya.
Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberi bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan memperkecil jumlah pejabatnya. Namun, Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” jelasnya.
Dampak Ekonomi terhadap Rakyat
Yenny menekankan bahwa rakyat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat, termasuk lonjakan harga kebutuhan pokok yang melemahkan daya beli masyarakat. Ia mencatat bahwa kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan, dengan tambahan 9 juta orang masuk ke kategori ekonomi bawah.
Kelas menengah turun kelas, bahkan berulang jumlahnya sebanyak 9 juta orang,” jelas Yenny.
Seruan Yenny Wahid: Gus Dur Akan Berdiri Bersama Rakyat
Yenny menyampaikan keyakinannya bahwa jika Gus Dur masih hidup, ia pasti akan berpihak kepada rakyat kecil dan menentang kebijakan yang dianggap membebani masyarakat.
Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, ‘hentikan rencana ini’,” ujar Yenny.
Ia juga mengkritik pemerintah agar lebih fokus pada pemberantasan korupsi dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar angka-angka di atas kertas.
Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi, bukan malah rakyat yang harus dibebani,” pungkasnya.
Kritik Yenny Wahid terhadap kebijakan kenaikan PPN12% mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kebijakan ini pada kesejahteraan rakyat. Ia mengajak pemerintah untuk belajar dari negara lain dan mengambil langkah yang lebih berpihak kepada rakyat di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
