KKP Kembali Bongkar Aktivitas Pemagaran Laut Bagian dari Pagar 30 Km

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas pagar laut ilegal yang terdeteksi di perairan Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Aktivitas ini memicu kekhawatiran dari masyarakat dan nelayan karena mengganggu akses mereka ke wilayah laut. Berdasarkan laporan yang diterima pada Minggu (26/1), pagar laut ini merupakan bagian dari pagar bambu sepanjang 30 km yang sebelumnya juga telah mulai dibongkar di wilayah Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Langkah penghentian ini melibatkan kerja sama antara KKP, Tim Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Polsus PSDKP), serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang. Tim langsung menuju lokasi untuk memeriksa pagar laut yang telah lama menjadi keluhan masyarakat.

Sebagian pagar sudah berhasil dibongkar, meskipun beberapa tiang bambu masih tertancap di perairan.

Sebagai tindakan preventif, tim KKP memasang spanduk penghentian kegiatan di lokasi Desa Muncung, yang berbatasan langsung dengan Desa Pedaleman.

Spanduk ini bertujuan memperingatkan bahwa aktivitas pemagaran laut tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga membahayakan ekosistem laut. Dengan langkah ini, KKP Bongkar Aktivitas berharap dapat menekan terulangnya aktivitas serupa di masa mendatang.

Dampak Pemagaran Laut terhadap Ekosistem dan Nelayan

Menurut Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, pemagaran laut yang tidak

memiliki izin resmi berpotensi besar mengancam ekosistem laut. Struktur pagar yang memanjang ini dapat menghalangi jalur ikan, merusak habitat laut, serta mengurangi ruang gerak bagi biota perairan. Selain itu, nelayan yang bergantung pada wilayah perairan ini untuk mencari nafkah mengalami kesulitan mengakses area tangkapan mereka.

Kondisi ini membuat nelayan lokal menghadapi tantangan besar, terutama karena pagar laut memotong jalur navigasi mereka.

Dengan hilangnya akses ke area penangkapan ikan yang produktif, nelayan harus mencari jalur baru

yang mungkin memerlukan waktu lebih lama dan menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Akibatnya, biaya operasional mereka meningkat, sementara hasil tangkapan berkurang.

Dalam upayanya mengatasi masalah ini, KKP menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat.

Doni mengajak nelayan dan warga setempat untuk tetap waspada serta melaporkan aktivitas serupa jika ditemukan. Koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan tuntas. Selain itu, KKP akan mengkaji ulang regulasi dan sistem pengawasan guna memperkuat pencegahan di masa depan.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan tidak ada lagi aktivitas pemagaran laut yang membahayakan ekosistem dan menghambat akses nelayan.

KKP berkomitmen untuk menjaga kelestarian perairan Indonesia serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari