Gerindra Sebut Fungsi DPR dan Pemerintah Bisa Terganggu jika Semua Parpol Duduk di Senayan
Jakarta – Partai Gerindra memberikan pandangan kritis terkait potensi terganggunya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan pemerintah jika semua partai politik berhasil meraih kursi di Senayan. Hal ini dinilai dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang selama ini menjadi tugas utama DPR.
Potensi Gangguan Fungsi DPR dan Pemerintah
Menurut pandangan Gerindra, keberadaan terlalu banyak partai politik di DPR dapat menciptakan dinamika yang rumit dalam proses legislasi. Dengan banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi, proses pengambilan keputusan berisiko menjadi lebih lambat dan kurang efisien.
“Jika semua partai politik memiliki perwakilan di DPR, bukan tidak mungkin fungsi utama sebagai pengawas pemerintah akan terganggu,” ujar seorang perwakilan Gerindra dalam konferensi pers di Jakarta.
Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, menurut Gerindra, memerlukan komitmen yang solid dan keselarasan visi.
Terlalu banyaknya partai dengan agenda yang beragam dapat menyebabkan fragmentasi dalam pengawasan, sehingga fokus terhadap isu-isu prioritas menjadi terpecah. Selain itu, dinamika ini juga dikhawatirkan dapat menimbulkan kebuntuan dalam pembahasan undang-undang penting.
Solusi untuk Efisiensi DPR
Sebagai langkah antisipasi, Gerindra mendorong perlunya pembatasan jumlah partai yang dapat lolos ke DPR melalui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang lebih ketat. Dengan demikian, hanya partai-partai yang memiliki dukungan signifikan dari rakyat yang dapat masuk ke Senayan.
Parliamentary threshold harus menjadi alat untuk memastikan hanya partai yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat yang duduk di DPR,” tambah perwakilan tersebut.
Selain itu, Gerindra juga menekankan pentingnya memperkuat sistem koalisi di DPR. Dengan adanya koalisi yang kuat, kerja sama
antarpartai dapat terjalin lebih efektif, sehingga proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah dapat berjalan lebih optimal. Partai-partai di DPR diharapkan dapat lebih fokus pada kerja-kerja nyata dibandingkan dengan sekadar memperjuangkan agenda masing-masing.
Pandangan Gerindra ini menjadi bahan diskusi penting di tengah semakin dekatnya pemilu legislatif mendatang.
Isu efektivitas DPR dan pemerintah tidak hanya menjadi perhatian partai politik, tetapi juga masyarakat
yang berharap pada kinerja maksimal lembaga legislatif. Dengan pengaturan jumlah partai dan penguatan sistem koalisi, diharapkan fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah dan pembuat undang-undang dapat berjalan lebih baik.
Melalui langkah-langkah strategis seperti pengetatan ambang batas parlemen dan penguatan koalisi, fungsi DPR dan pemerintah diharapkan tidak hanya terjaga, tetapi juga semakin efektif dalam melayani kepentingan rakyat.
