Ekonom UGM Minta Pemerintah Hati-Hati Potong Anggaran di Sektor Produktif
YOGYAKARTA- Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., mengingatkan pemerintah terkait dampak makroekonomi yang ditimbulkan akibat kebijakan pemotongan anggaran. Pemotongan anggaran, terutama di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” kata Akbar, Rabu (5/2/2025), seperti dilansir dari laman UGM.
Selain memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga bisa terpengaruh. Program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan sebaiknya tidak menjadi target utama pemangkasan anggaran.
“Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” lanjutnya.
Dampak Pemotongan Anggaran pada Pertumbuhan Ekonomi
Ekonom UGM Minta Pemerintah Hati-Hati Potong Anggaran di Sektor Produktif
Menurut Akbar, jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sanga
t mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Stabilitas ekonomi yang terganggu akibat
pemotongan anggaran yang tidak selektif dapat mengurangi kepercayaan investor, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan sektor swasta.
Selain itu, ketidakpastian fiskal juga dapat menghambat program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program-program infrastruktur yang sudah
berjalan bisa mengalami keterlambatan atau bahkan terhenti jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara strategis.
Akbar menekankan bahwa keberlanjutan proyek-proyek strategis sangat penting bagi daya saing ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas, seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah. Namun, Akbar menegaskan bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pemangkasan anggaran sebagai solusi efisiensi, namun juga meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran yang ada. Dengan demikian, dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat diminimalkan.
Optimalisasi Penggunaan Anggaran
Akbar juga menyarankan agar pemerintah lebih mengoptimalkan pendapatan negara, seperti melalui reformasi perpajakan
dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan memperbaiki sistem perpajakan dan menutup celah
kebocoran fiskal, pemerintah dapat memperoleh lebih banyak pendapatan yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas tanpa harus memangkas anggaran secara drastis.
Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dan adaptif perlu diterapkan agar pemerintah dapat menyesuaikan
anggaran sesuai dengan kondisi ekonomi yang dinamis. Penyusunan anggaran berbasis kinerja juga menjadi
solusi untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
Pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan berbagai dampak jangka panjang yang merugikan.
Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:
- Penurunan Kualitas Infrastruktur Infrastruktur yang tidak terawat atau mengalami keterlambatan dalam
- pembangunannya dapat menghambat mobilitas dan dunia usaha. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.
- Meningkatnya Ketimpangan Sosial Jika anggaran untuk program perlindungan sosial dan pendidikan dipangkas secara drastis, kelompok masyarakat rendah akan semakin sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini dapat membantu ketimpangan ekonomi di Indonesia.
- Dampak Negatif terhadap Dunia Usaha Banyak sektor usaha yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah, terutama sektor konstruksi dan jasa. Jika belanja pemerintah berkurang secara signifikan, maka pertumbuhan sektor swasta juga bisa melambat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.Menurunnya Kepercayaan Investor Ketidakpastian dalam kebijakan fiskal dapat menimbulkan keraguan di kalangan investor. Mereka mungkin akan menunda investasi atau bahkan mencari pasar yang lebih stabil untuk menghindari risiko ekonomi yang tidak terduga.
Dampak Jangka Panjang Pemangkasan Anggaran
Dampak pemotongan anggaran pada sektor produktif tidak bisa dianggap remeh.
Jika tidak dilakukan dengan penyiaran dan hati-hati, maka efek negatifnya bisa meluas ke berbagai sektor
ekonomi, mulai dari investasi hingga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan
bahwa kebijakan pengurangan anggaran dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien, serta upaya peningkatan pendapatan
negara, menjadi solusi penting untuk menghindari dampak buruk dari pemangkasan anggaran yang tidak mengganggu.
Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Keseimbangan antara efisiensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga. Jika pemotongan anggaran
dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, maka risiko stagnasi ekonomi akan semakin besar.
Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk merumuskan
kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat tetap berada di jalur pertumbuhan yang stabil dan berdaya saing
tinggi di tengah perekonomian global. Pengeluaran anggaran bukanlah satu-satunya solusi, tetapi harus menjadi
bagian dari kebijakan ekonomi yang lebih komprehensif dan terfokus pada pembangunan jangka panjang.
