Bangun 100 Sekolah Rakyat, Pemerintah Guyur Rp 25,8 Triliun

Bangun 100 Sekolah Rakyat, Pemerintah Guyur Rp 25,8 Triliun

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pendidikan dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 25,8 triliun

untuk membangun 100 Sekolah Rakyat di berbagai pelosok tanah air. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan

akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional, sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang yang menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dalam pernyataan resminya mengungkapkan bahwa

pembangunan 100 Sekolah Rakyat akan difokuskan di wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi kesenjangan fasilitas pendidikan, baik dari segi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun akses teknologi pembelajaran.

Sekolah Rakyat: Konsep dan Tujuan

Istilah Sekolah Rakyat merujuk pada model lembaga pendidikan yang mengedepankan prinsip inklusivitas, partisipasi komunitas, dan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Sekolah ini dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar formal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat berbasis pendidikan.

Konsep ini sejatinya bukan hal baru. Di masa lalu, sekolah rakyat dikenal sebagai lembaga pendidikan alternatif yang menjangkau masyarakat miskin dan terpencil. Kini, konsep tersebut direvitalisasi dengan pendekatan modern, menyatukan nilai-nilai lokal dengan kurikulum nasional, dan ditopang oleh teknologi digital.

Menurut pemerintah, tujuan utama dari pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah:

1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah

2. Memberdayakan komunitas lokal dalam proses pendidikan

3. Menciptakan pusat-pusat literasi dan inovasi di daerah tertinggal

4. Mengatasi disparitas kualitas pendidikan antarwilayah

Sebaran Lokasi dan Kriteria Penerima

Kementerian Pendidikan telah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kementerian PPN/Bappenas, serta pemerintah daerah untuk menyusun peta lokasi pembangunan 100 Sekolah Rakyat tersebut. Adapun prioritas lokasi pembangunan meliputi:

• Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)

• Kawasan dengan angka putus sekolah tinggi

• Wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan dasar

• Kawasan yang terdampak pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Setiap sekolah akan dibangun dengan mempertimbangkan potensi lokal, partisipasi masyarakat setempat, serta pendekatan berbasis lingkungan yang berkelanjutan.

Komposisi Anggaran dan Sumber Dana

Total anggaran sebesar Rp 25,8 triliun akan digunakan secara bertahap selama tiga tahun, dimulai sejak pertengahan 2025 hingga 2028. Anggaran tersebut bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

• Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan

• Dana Pinjaman Luar Negeri bersifat hibah (untuk pengembangan infrastruktur hijau dan teknologi pendidikan)

• Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN dan swasta yang berpartisipasi

Rincian alokasi dana per unit sekolah diperkirakan mencapai Rp 250 miliar, mencakup pembangunan fisik, penyediaan alat pendidikan, pelatihan guru, dan integrasi sistem teknologi informasi.

Fasilitas dan Standar Pendidikan

Berbeda dari sekolah konvensional, Sekolah Rakyat modern akan dibangun dengan standar nasional minimal plus sejumlah keunggulan tambahan. Fasilitas yang dirancang meliputi:

• Gedung ramah lingkungan (eco-school) dengan sumber energi terbarukan

• Laboratorium digital dan ruang multimedia

• Perpustakaan terbuka berbasis komunitas

• Ruang kelas fleksibel dan interaktif

• Koneksi internet satelit untuk daerah tanpa jaringan

• Asrama siswa dan rumah dinas guru untuk daerah terpencil

• Kantin sehat dan pusat kebudayaan lokal

Sekolah ini juga akan mengusung pendekatan kurikulum merdeka belajar, dengan penekanan pada literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kewirausahaan lokal.

Rekrutmen Guru dan Pelatihan

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sekolah berkualitas adalah ketersediaan guru kompeten. Untuk itu, pemerintah merancang skema khusus berupa:

1. Rekrutmen tenaga pendidik berbasis afirmasi untuk lulusan LPTK terbaik dari seluruh Indonesia

2. Program insentif khusus bagi guru yang bersedia mengajar di Sekolah Rakyat selama minimal 5 tahun

3. Pelatihan intensif dan sertifikasi digital untuk meningkatkan kualitas pengajaran

4. Pendampingan guru oleh mitra kampus dan komunitas penggerak pendidikan

Selain guru, sekolah juga akan melibatkan tenaga relawan dan fasilitator komunitas dalam mendukung kegiatan belajar informal dan literasi keluarga.

Baca juga:Pemprov Aceh Surati Kementerian PUPR, Minta Pembukaan Akses Tol untuk Jemaah Haji

Pengawasan dan Evaluasi

Kementerian Pendidikan bersama BPKP dan OJK akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek ini. Evaluasi akan dilakukan secara periodik setiap semester untuk menilai:

• Kualitas pembangunan fisik dan operasional

• Dampak terhadap angka partisipasi sekolah

• Efektivitas pengelolaan dana

• Keterlibatan masyarakat dalam proses belajar

Sistem evaluasi juga akan didukung oleh dashboard digital berbasis aplikasi, di mana publik dapat memantau progres dan transparansi proyek secara real time.

Respons Publik dan Harapan Masa Depan

Pembangunan Sekolah Rakyat mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk organisasi pendidikan, aktivis sosial, dan tokoh masyarakat. Banyak yang melihat program ini sebagai langkah nyata untuk mempersempit kesenjangan pendidikan yang selama ini menjadi tantangan besar bangsa.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa proyek ini harus menjadi model baru dalam pembangunan pendidikan yang inklusif. “Kita tidak hanya membangun gedung sekolah, tapi juga membangun kepercayaan diri dan masa depan generasi muda,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan dari UIN Jakarta, Dr. Lestari Nugroho, menekankan pentingnya keberlanjutan program. “Jangan berhenti di 100 sekolah. Jika terbukti efektif, model Sekolah Rakyat bisa diadopsi ke seluruh pelosok negeri.”

Penutup: Investasi Jangka Panjang untuk Bangsa

Bangun 100 Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pembangunan fisik semata, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM unggul yang adaptif, berkarakter, dan berdaya saing global. Di tengah era digitalisasi dan perubahan global yang cepat, pendidikan yang inklusif dan merata adalah kunci untuk memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang tertinggal.

Dengan dukungan penuh dari masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah, proyek ini diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui jalur pendidikan.