Aksi Mahasiswa Indonesia Gelap: Kami Butuh Pendidikan, Bukan Perut Kenyang
Jakarta – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025). Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, yang disebut sebagai imbas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meskipun hujan gerimis mengguyur sejak siang, semangat para demonstran tidak surut. Dengan mengenakan jas almamater dan membawa spanduk berisi protes, mereka menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan dibandingkan program konsumtif yang dianggap tidak menyentuh akar permasalahan generasi muda.
Partisipasi dari Berbagai Universitas
Aksi ini dihadiri oleh mahasiswa dari beberapa kampus ternama, termasuk:
- Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
- UHAMKA
- UPN Veteran Jakarta
- UIN Syarif Hidayatullah
- Universitas Pertamina
Mereka bersatu dalam satu suara menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Kami enggak perlu makan yang kenyang oleh MBG (Makan Bergizi Gratis)!” seru Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pendidikan ketimbang program konsumsi sesaat.
“Kami butuh pendidikan untuk menata bangsa ke depannya. Kami tidak butuh perut yang kenyang, pendidikan sangat penting!” ujarnya lantang.
Demonstran juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap beasiswa kuliah, yang berpotensi menghambat ratusan ribu penerima beasiswa dalam melanjutkan pendidikan mereka.
Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap
Unjuk rasa ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berpusat di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara. Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, yaitu:
- Mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran pendidikan yang dinilai merugikan mahasiswa.
- Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai kurang tepat sasaran dalam realisasinya.
- Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang mengizinkan kampus mengelola izin tambang, demi menjaga independensi akademik dari kepentingan bisnis.
- Meminta pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik secara penuh, tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi yang menghambat kesejahteraan akademisi.
- Mengkritik inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan, yang sering kali berubah-ubah dan kurang mempertimbangkan dampaknya bagi dunia pendidikan.
Reaksi Publik dan Pemerintah terhadap Aksi Mahasiswa
Aksi protes ini mendapat respons beragam dari masyarakat dan pemerintahan. Beberapa pihak mendukung langkah mahasiswa, menilai bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang seharusnya tidak dikorbankan untuk program-program yang bersifat sementara.
Namun, pemerintah masih belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan yang disampaikan. Sejumlah perwakilan mahasiswa telah meminta dialog terbuka dengan kementerian terkait, namun hingga kini belum ada kejelasan apakah pemerintah akan memenuhi tuntutan tersebut.
“Kami akan terus turun ke jalan jika pemerintah tidak memberikan solusi yang adil terhadap masalah ini. Pendidikan adalah hak, bukan privilese,” ujar salah satu orator aksi.
Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pendidikan
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membawa dampak besar terhadap dunia pendidikan, termasuk:
- Pemangkasan Beasiswa
- Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menghadapi ketidakpastian dalam kelanjutan beasiswa mereka akibat pengurangan anggaran.
- Kekurangan Fasilitas Kampus
- Banyak kampus negeri dan swasta mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan alat pembelajaran yang memadai.
- Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Pendidik
- Tertundanya pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik berisiko menurunkan kualitas pengajaran di perguruan tinggi.
Aksi Mahasiswa: Sekadar Demonstrasi atau Awal Gerakan Besar?
Aksi Indonesia Gelap ini bukan hanya sekadar demonstrasi spontan, tetapi bisa menjadi awal dari gerakan mahasiswa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons dengan baik oleh pemerintah.
Mahasiswa dari berbagai kampus telah menyerukan aksi lanjutan dalam beberapa pekan ke depan. Jika pemerintah tetap bersikeras dengan kebijakan efisiensi anggaran ini tanpa mendengarkan aspirasi mahasiswa, bukan tidak mungkin gerakan protes akan semakin meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
Sebagai pilar utama perubahan sosial, mahasiswa terus membuktikan bahwa mereka tidak hanya diam ketika kebijakan yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada pendidikan dan masa depan bangsa. Mereka menegaskan bahwa pendidikan lebih penting daripada sekadar makan gratis, karena dengan pendidikan yang baik, bangsa Indonesia bisa berkembang lebih jauh.
Dengan aksi ini, apakah pemerintah akan mempertimbangkan ulang kebijakan efisiensi anggarannya? Ataukah gerakan mahasiswa ini akan terus berkembang hingga mencapai titik perubahan? Waktu yang akan menjawabnya.
Unjuk rasa ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berlangsung di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara.
Para mahasiswa menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai polemik terkait program dan kebijakan yang dianggap mengganggu masyarakat Indonesia. Lima tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi “Indonesia Gelap” adalah sebagai berikut: Mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Mengevaluasi seluruh program MBG yang dinilai kurang tepat dalam realisasinya. Mencabut pasal RUU Minerba yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengolah izin tambang demi menjaga independensi akademik. Meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan atau hambatan akibat birokrasi. Memprotes sikap inkonsistensi pemerintah dalam mengambil atau membuat kebijakan.
