Wamentan Ungkap Prabowo Perintahkan Awasi Harga Pangan

Wamentan Ungkap Prabowo Perintahkan Awasi Harga Pangan

Prabowo Instruksikan Stabilitas Harga Pangan

Bogor – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan perintah Presiden Prabowo Subianto agar menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, perintah ini menjadi catatan penting bagi Kementerian Pertanian (Kementan).

Saya kira gini, ini kan hukum supply and demand. Artinya apa, kalau kita ingin harga-harga komoditi tetap stabil, tentu pasokannya harus baik. Itu menjadi, kami di Kementerian Pertanian itu menjadi satu catatan penting, bagaimana pasokan bawang, sapi, bawang putih, bawang merah dan lain-lain kebutuhan pangan kita, selain beras ya, itu bagaimana posisinya stabil, syukur-syukur bisa lebih rendah, gitu loh,” ungkap Sudaryono kepada wartawan di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Pengawasan Ketat terhadap Kebijakan Pangan

Sudaryono menambahkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap kebijakan yang telah diputuskan. Prabowo meminta agar setiap kementerian turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan dijalankan dengan baik.

“Kalau beliau ingin, bukan hanya diimbau, kemudian dibiarkan, tapi beliau ingin semua kebijakan pemerintah yang sudah diputuskan, itu betul secara konsekuen kita awasi, kita laksanakan, kemudian kita pastikan itu dilaksanakan di lapangan dengan baik,” jelas Sudaryono.

Pengawasan ini menjadi sangat krusial, terutama dalam menjaga kestabilan harga pangan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Fluktuasi harga komoditas pertanian seperti beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan kebutuhan pokok lainnya harus dikelola dengan baik agar tidak memicu inflasi.

Efisiensi Anggaran dalam Kebijakan Pangan

Selain menekankan pengawasan, Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk melakukan efisiensi anggaran dalam setiap kebijakan. Pemerintah ingin menghindari pengeluaran yang tidak perlu, terutama yang selama ini dianggap normal tetapi justru menjadi pemborosan.

“Jadi memang efisiensi itu pos-pos yang dianggap menghambur-hamburkan anggaran yang mungkin barang kali selama ini dianggap itu normal, ini kita semua, kita, beliau ingin ini semua dihemat. Misalnya di perjalanan, event-event, diskusi, seminar dan lain-lain yang saya kira bisa dilaksanakan lebih hemat,” kata Sudaryono.

Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintahan Prabowo dalam menciptakan efisiensi anggaran negara, di mana setiap kebijakan yang dijalankan harus memiliki output yang jelas dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Dampak Kebijakan Pengawasan Harga Pangan

Instruksi Presiden Prabowo untuk mengawasi harga pangan ini memiliki berbagai dampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, di antaranya:

1. Menekan Lonjakan Harga
   • Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat mencegah kenaikan harga pangan yang tidak wajar, terutama menjelang hari-hari besar nasional.
2. Menjaga Pasokan Pangan
   • Distribusi dan ketersediaan stok pangan menjadi lebih stabil, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok.
3. Meningkatkan Kepercayaan Petani dan Konsumen
   • Dengan adanya kepastian harga yang stabil, petani mendapatkan keuntungan yang lebih adil, sementara konsumen tidak terbebani dengan harga tinggi.
4. Mengurangi Risiko Inflasi
   • Stabilitas harga pangan berperan besar dalam mengendalikan inflasi, karena pangan merupakan salah satu komponen utama dalam indeks harga konsumen (IHK).
5. Mendorong Investasi di Sektor Pertanian
   • Kebijakan yang berpihak pada stabilitas harga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor pertanian, baik dalam skala kecil maupun besar.

Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan

BACA JUGA :Prabowo Berikan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Bagi Pekerja, Simak Ketentuannya

Untuk mendukung arahan Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian bersama kementerian terkait telah menyusun beberapa langkah strategis, di antaranya:

• Pemantauan harga di pasar tradisional dan modern untuk mendeteksi fluktuasi harga lebih dini.
• Peningkatan produksi dalam negeri melalui pemberian bantuan kepada petani dan peternak.
• Penyederhanaan rantai distribusi agar harga pangan lebih terjangkau bagi masyarakat.
• Kerja sama dengan Bulog dan BUMN pangan dalam mengelola stok cadangan pangan nasional.
• Digitalisasi sistem pertanian dan distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung program kemandirian pangan nasional, di mana Indonesia tidak hanya mengandalkan impor tetapi juga memperkuat produksi dalam negeri.

Tantangan dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan

Meskipun berbagai langkah telah dirancang, pemerintah tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan, seperti:

1. Dampak Perubahan Iklim
   • Cuaca ekstrem dapat mengganggu produksi pangan, sehingga pemerintah harus siap dengan langkah mitigasi seperti pembangunan irigasi modern dan teknologi pertanian yang lebih adaptif.
2. Fluktuasi Harga Global
   • Harga pangan di pasar internasional dapat berdampak pada harga dalam negeri, terutama untuk komoditas yang masih bergantung pada impor seperti gandum dan kedelai.
3. Distribusi yang Tidak Merata
   • Masih ada wilayah yang mengalami kesenjangan distribusi, sehingga kebijakan transportasi pangan menjadi salah satu faktor penting dalam stabilisasi harga.
4. Spekulasi dan Penimbunan Barang
   • Praktik spekulasi dan penimbunan pangan oleh oknum tertentu dapat mengganggu keseimbangan pasar. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan dengan lebih tegas.
5. Efisiensi Anggaran yang Berjalan Optimal
   • Efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo harus diterapkan dengan baik, tanpa mengorbankan program-program penting yang berpengaruh pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum.

Perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Pertanian untuk mengawasi harga pangan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan pengawasan ketat dan kebijakan yang tepat, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak membebani masyarakat.

Selain itu, upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara, sehingga setiap kebijakan yang dibuat memiliki dampak nyata bagi rakyat.

Ke depan, pemerintah perlu terus menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi pasar dan dinamika ekonomi global, agar upaya menjaga stabilitas pangan tetap berjalan dengan optimal. Dengan kerja sama antara pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia bisa mencapai kemandirian pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.