5 Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Pembekalan Kepala Daerah Terpilih 2024
Jakarta – DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengadakan pembekalan khusus bagi 142 kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 sebagai upaya memperkuat pemahaman mereka mengenai geopolitik dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem pemerintahan Indonesia agar kepala daerah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan visi nasional.
ni pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, bukan negara federal,” ujar Hasto dalam sambutan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Hasto menekankan bahwa meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, pembangunan tetap harus berjalan dalam kerangka sistem negara Republik yang dipimpin oleh seorang presiden.
“Seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” lanjutnya.
Pembekalan ini tidak hanya untuk memberikan pemahaman politik kepada kepala daerah terpilih, tetapi juga untuk memastikan keselarasan program pembangunan daerah dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto.
1. Pentingnya Tradisi Intelektual Bung Karno dalam Pengambilan Kebijakan
Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Pembekalan Kepala Daerah Terpilih 2024 , Dalam pidatonya, Hasto menegaskan bahwa
kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan wajib mengadopsi tradisi intelektual Bung Karno dengan melibatkan para ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.
“Karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” ujarnya.
Menurutnya, Bung Karno dalam merancang Indonesia sebagai nation state selalu menggunakan teori kebangsaan yang kuat. Hal ini menjadi dasar bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya berbasis elektabilitas atau populisme, tetapi harus memiliki dasar akademik dan kajian mendalam.
“Soekarno merancang Indonesia menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, yang menjadi dasar teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan yang menyatu dengan tanah airnya,” tambah Hasto.
Hasto meminta para kepala daerah untuk menggandeng pakar dan akademisi dari perguruan tinggi maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data dan sesuai kebutuhan rakyat.
“Maka kepala daerah wajib membuat kebijakan berbasis penelitian (policy based on research), karena teori itu menjadi panduan dalam menghadapi tantangan pembangunan,” katanya.
2. Kepala Daerah Harus Menyelaraskan Program Pembangunan dengan Visi Nasional
Menurut Hasto, kepala daerah dari PDIP harus berkomitmen menjalankan kebijakan nasional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan.
“Sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik tentu saja kepala daerah dari PDI Perjuangan juga akan berkomitmen konsisten dalam menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah,” tegasnya.
Keselarasan antara program pembangunan daerah dan visi nasional sangat penting dalam memastikan
sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
3. Pembekalan tentang Geopolitik dan Tata Kelola Pemerintahan
Hasto juga menjelaskan bahwa pembekalan ini mencakup wawasan strategis terkait geopolitik, tata kelola
pemerintahan yang efektif, serta best practices dari kepala daerah PDIP yang telah sukses menjalankan pemerintahan.
“PDI Perjuangan memberikan pembekalan terkait dengan best practices para kepala daerah PDI
Perjuangan, termasuk dalam cara pandang geopolitik yang sangat penting dalam membangun daerah,” ujar Hasto.
Menurutnya, pemahaman tentang geopolitik penting untuk membantu kepala daerah memahami dampak
kebijakan luar negeri terhadap pembangunan daerah, terutama dalam aspek investasi asing, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi berbasis lokal.
BACA JUGA :Kemendagri Siapkan Surat Edaran soal Efisiensi Anggaran untuk Kepala Daerah
4. Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Kedaulatan Pangan
Hasto menyoroti pentingnya strategi untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan
ketahanan pangan di seluruh daerah yang dipimpin oleh kepala daerah PDIP.
“Mengatasi stunting, membangun kedaulatan pangan, dan mencerdaskan kehidupan
bangsa harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan daerah,” katanya.
Kepala daerah diharapkan dapat mengembangkan program pertanian berkelanjutan, mendukung
petani lokal, serta memastikan bahwa rakyat mendapatkan akses terhadap pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
5. Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Dalam pembekalan ini, kepala daerah juga diberikan pemahaman mengenai pencegahan
korupsi dan hukum acara pidana untuk memastikan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Nanti beberapa pakar akan memberikan materi tentang tata kota, kedaulatan pangan, serta pencegahan
korupsi agar kepala daerah memahami hukum secara komprehensif,” ujar Hasto.
Pembekalan untuk Membangun Kepemimpinan yang Kuat
Pembekalan kepala daerah oleh PDI Perjuangan ini bertujuan untuk memastikan kepala daerah yang
terpilih memiliki pemahaman mendalam tentang geopolitik, pembangunan nasional, tata kelola pemerintahan, dan strategi pengentasan kemiskinan.
Beberapa poin utama yang ditekankan dalam pembekalan ini meliputi:
- Pentingnya mengikuti tradisi intelektual Bung Karno dalam pengambilan kebijakan berbasis penelitian
- Keselarasan program pembangunan daerah dengan visi nasional dan RPJMN
- Pemahaman geopolitik untuk menghadapi tantangan global dalam pembangunan daerah
- Strategi konkret dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan
- Pencegahan korupsi serta peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah
Hasto menegaskan bahwa kepala daerah yang memiliki visi jelas dan kebijakan berbasis penelitian akan
mampu memimpin dengan lebih efektif dan membawa manfaat nyata bagi rakyat. Dengan bekal ini,
diharapkan kepala daerah yang diusung PDIP dapat menjadi pelopor dalam pembangunan daerah yang inovatif, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
