Nana Sudjana dan Imbauan tentang Efisiensi Anggaran

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jateng 2025, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (11 Februari 2025).

Dalam pernyataannya, Nana merespons Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025, yang dikeluarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Inpres tersebut menekankan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi ini, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional dan daerah.

Selaras dengan Visi Nasional

Dalam sambutannya, Nana menegaskan bahwa visi dan misi pembangunan daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat sesuai dengan konsep Asta Cita yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kita dari provinsi mengacu pada pusat dan kita sesuaikan dengan karakteristik di provinsi atau kabupaten/kota,” ungkap Nana.

Dengan kata lain, pemerintah daerah harus menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan prioritas nasional, sebagaimana telah dilakukan oleh para menteri dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat.

Arahan Nana Sudjana: Fokus pada Alokasi Anggaran yang Efektif

Nana Sudjana dan Imbauan tentang Efisiensi Anggaran Nana juga memberikan beberapa arahan kepada pemerintah daerah dalam pengalokasian APBD agar lebih efektif dan efisien, terutama dalam kondisi pemangkasan anggaran tahun ini.

Berikut adalah beberapa poin utama yang disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah:

1. Anggaran Harus Tepat Sasaran dan Berdampak bagi Masyarakat

Setiap program yang dibiayai oleh APBD harus memiliki output yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya minta kepala daerah harus mengetahui penganggaran atau APBD, apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan masyarakat,” tegas Nana.

Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus memberikan manfaat langsung bagi warga, bukan sekadar memenuhi kepentingan administratif.

2. Pemangkasan Belanja yang Bersifat Pendukung

Nana menekankan bahwa belanja pendukung harus dikurangi, sehingga anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan pada program prioritas untuk kepentingan masyarakat.

“Ke depan, beberapa anggaran akan mengalami pemotongan, terutama untuk belanja internal. Kita harus lebih mengarahkan anggaran yang ada kepada kebutuhan publik,” lanjutnya.

Pengurangan anggaran untuk keperluan operasional dan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana daerah.

3. Alokasi Anggaran Berbasis Kinerja, Bukan Pemerataan antar OPD

Dalam penentuan anggaran, Nana menegaskan bahwa alokasi dana tidak boleh hanya didasarkan pada pemerataan antar organisasi perangkat daerah (OPD) atau mengikuti alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Sebaliknya, anggaran harus difokuskan pada target kinerja pelayanan publik yang lebih konkret dan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Kami harapkan pemerintah daerah menyelaraskan visi dan misi daerah terpilih dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD. Artinya, kita harus memasukkan visi misi kepala daerah yang baru terpilih,” tandas Nana.

BACA JUGA : Pemerintah DIY Terapkan WFA, Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program daerah tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang ada.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Pembangunan Daerah

Dengan adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, beberapa dampak terhadap pembangunan daerah perlu diperhatikan:

1. Penyesuaian Program Pembangunan

   • Pemerintah daerah harus memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak besar bagi masyarakat dan menunda proyek yang kurang strategis.

2. Optimalisasi Penggunaan Anggaran yang Ada

   • Efisiensi harus dilakukan dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas program yang sudah berjalan.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

   • Setiap anggaran yang digunakan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaannya.

4. Dampak terhadap Infrastruktur dan Layanan Publik

   • Pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan proyek infrastruktur yang akan dibangun dengan dana yang tersedia.
   • Layanan publik tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Langkah Strategis dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Efisiensi anggaran bukan hanya sekadar pemangkasan dana, tetapi juga merupakan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia, serta menghindari pemborosan dan penggunaan anggaran yang tidak efektif.

Menurut beberapa pakar ekonomi, efisiensi anggaran yang dilakukan dengan baik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, karena:

• Dana yang ada digunakan lebih produktif untuk kepentingan masyarakat
• Birokrasi menjadi lebih efisien, dengan pengurangan belanja yang tidak perlu
• Investasi di sektor-sektor prioritas dapat ditingkatkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik

Dengan strategi ini, pemerintah daerah diharapkan bisa menjaga stabilitas keuangan, serta tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat meskipun anggaran mengalami pemangkasan.

Efisiensi Anggaran Demi Pembangunan yang Lebih Efektif

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengalokasikan dan menggunakan APBD.

Sebagai respon, Pj Gubernur Nana Sudjana menekankan beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran daerah tetap digunakan secara efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Beberapa poin utama dari imbauan Nana Sudjana:

• Visi dan misi daerah harus selaras dengan program nasional
• Anggaran harus digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat
• Belanja pendukung harus dikurangi untuk memprioritaskan program utama
• Alokasi dana berbasis kinerja, bukan pemerataan antar OPD
• Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus terus ditingkatkan

Dengan penerapan efisiensi ini, diharapkan pembangunan daerah tetap berjalan dengan efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan memberikan dampak positif bagi Jawa Tengah dan daerah lainnya? Waktu yang akan menjawabnya.