Kapan Prabowo Siap Berkantor di IKN? Ini Kata Kepala OIKN
Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah seluruh gedung pemerintahan
termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif—selesai dibangun. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Selasa (21/1/2025). Basuki menegaskan bahwa Prabowo berkomitmen untuk memindahkan pusat pemerintahan ke IKN hanya jika semua fasilitas utama telah siap.
Beliau menyampaikan, kalau sudah semua lengkap, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa IKN siap menjadi pusat pemerintahan yang berfungsi penuh.
Prabowo menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk penyelesaian gedung-gedung utama. Ia juga telah menetapkan target anggaran untuk mempercepat penyelesaian proyek ini.
Anggaran dan Tahapan Pembangunan IKN
Pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan demi memastikan keberlanjutan pembangunan IKN. Dana ini akan digunakan secara bertahap untuk menyelesaikan tahap kedua pembangunan, yang direncanakan berlangsung antara 2025 hingga 2029. Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Fokus ini bertujuan agar IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru.
“Memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan.
Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa anggaran Rp 48,8 triliun telah di-approve untuk kelanjutan pembangunan IKN,” ungkap AHY.
Ia juga menambahkan bahwa rancangan awal proyek ini telah melalui tinjauan ulang. Penyesuaian teknis dilakukan untuk memastikan efisiensi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan.
“Kita lakukan review kembali, ada penyesuaian sana sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan,” lanjut AHY.
Dengan alokasi anggaran yang jelas dan tahapan pembangunan yang terencana, pemerintah optimis IKN dapat segera menjadi pusat
pemerintahan baru yang modern. Prabowo diharapkan mulai berkantor di IKN begitu semua infrastruktur utama rampung, menandai langkah besar dalam perjalanan Indonesia menuju transformasi tata kelola pemerintahan.
