Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu PemerintahJAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengimbau para peternak untuk segera memberikan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada ternak mereka tanpa menunggu distribusi dari pemerintah. Menurutnya, harga vaksin PMK sangat terjangkau, yakni berkisar antara Rp 17.000 hingga Rp 25.000 per dosis.
“Saya mengimbau kepada siapapun, baik itu pengusaha perorangan maupun peternak, tidak perlu menunggu divaksin oleh negara. Harga vaksin hanya Rp 17.000 hingga Rp 25.000,” ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Sudaryono menegaskan bahwa memberikan vaksin secara mandiri jauh lebih hemat dibandingkan risiko kehilangan ternak yang bernilai tinggi akibat wabah PMK. “Daripada sapi senilai Rp 30 juta terkena PMK, lebih baik melakukan vaksinasi mandiri. Harga vaksin sangat terjangkau dan mudah diakses,” katanya.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 2 juta dosis vaksin PMK hingga Maret 2025, dengan 400.000 dosis ditargetkan tersalurkan pada Januari 2025. “Kementan sudah siaga, vaksinasi terus berjalan. Insya Allah hingga pertengahan tahun kita dapat mendistribusikan 2 juta dosis,” tandasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah mengeluarkan surat peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah PMK yang terdeteksi di sejumlah wilayah.
Sudaryono juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif dari para peternak dalam program vaksinasi ini. Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan vaksin dan kemudahan akses bagi peternak di daerah-daerah terpencil. Selain itu, distribusi vaksin dilakukan secara bertahap guna memastikan pemerataan di seluruh wilayah.
“Kami meminta seluruh pihak, mulai dari dinas peternakan hingga kelompok peternak, untuk bersama-sama mendukung program ini. Keberhasilan program ini bergantung pada kesadaran semua pihak,” ujar Sudaryono.
Pentingnya Data dan Koordinasi
Di sisi lain, Sudaryono menggarisbawahi pentingnya pendataan yang lebih akurat mengenai peternak yang membutuhkan vaksin bersubsidi. Saat ini, banyak ditemukan peternak yang secara ekonomi mampu tetapi tetap membeli vaksin bersubsidi, yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
“Kita perlu mekanisme yang lebih akurat agar subsidi benar-benar digunakan tepat sasaran,” tegasnya.
Kenaikan kasus PMK di beberapa wilayah menjadi alarm bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan. Program vaksinasi yang masif ini diharapkan dapat menekan penyebaran wabah dan melindungi ternak yang menjadi aset berharga bagi peternak.
Sebagai langkah tambahan, pemerintah juga memberikan edukasi kepada peternak mengenai cara mencegah penyebaran PMK melalui kebersihan kandang, pengelolaan pakan, dan pemantauan kesehatan ternak secara rutin. Dengan upaya kolektif ini, pemerintah optimistis dapat menekan risiko PMK di Indonesia.
Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi ternak dari risiko penyakit yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar. Dengan ketersediaan vaksin yang terjangkau, peternak diharapkan dapat mengambil langkah proaktif untuk mencegah penyebaran PMK di wilayah mereka.
