Perintah Menkeu dan Mendagri, Pemerintah Pusat Bakal Awasi Anggaran Perjalanan Dinas Daerah
JAKARTA, pemerintahnews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepada kepala daerah pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Ia mengingatkan agar anggaran perjalanan dinas dan belanja daerah lainnya yang tidak efisien segera dikurangi.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen di kementerian dan lembaga.
Untuk kementerian dan lembaga, sudah dikunci oleh Menteri Keuangan. Perjalanan dinas dikurangi separuh,
kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APBD 2024 di Jakarta, Rabu (19/12/2024), seperti disampaikan melalui kanal YouTube Kemendagri.
Tito menegaskan, pemerintah pusat akan mengawasi anggaran keuangan di setiap daerah, termasuk pengeluaran perjalanan dinas.
Saya sudah minta Dirjen Keuangan Daerah untuk memeriksa anggaran perjalanan dinas dan belanja-belanja yang tidak efisien. Banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan,” ujarnya.
Contoh Anggaran Tidak Efisien
Tito memberikan contoh kasus penganggaran yang tidak efektif terkait program penurunan stunting.
Di salah satu daerah, dari total anggaran Rp 10 miliar untuk program ini, sekitar Rp 6 miliar digunakan untuk rapat koordinasi dan studi banding. Sementara itu, hanya Rp 2 miliar yang benar-benar dialokasikan untuk membeli makanan bagi ibu hamil dan anak-anak di bawah usia dua tahun. Sisanya digunakan untuk evaluasi.
Jadi, hanya Rp 2 miliar yang masuk ke perut rakyat, sisanya habis untuk kegiatan lain,” ungkap Tito.
Ia meminta kepala daerah untuk mencermati dan memperbaiki pola penganggaran seperti ini.
Celah Permainan Anggaran
Tito juga mengingatkan bahwa celah permainan anggaran sering kali terjadi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Ia mendesak kepala daerah untuk menghentikan praktik tersebut demi kepentingan rakyat.
Tolonglah main-mainnya dirubah. Karena kasihan rakyat. Kita ingin buat perubahan,” tegas Tito.
Tujuan Otonomi Daerah Menurut Tito, esensi otonomi daerah bukan hanya untuk memekarkan wilayah dan membagi-bagikan anggaran negara, melainkan agar daerah dapat mandiri serta mampu mengelola keuangan dengan baik.
Pemerintah pusat berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
