Presiden panggil Menko Yusril dan Menkum bahas soal warga binaan
Jakarta (pemerintahnews.com) – Pada Jumat siang, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang melibatkan sejumlah menteri, salah satunya membahas upaya penanganan warga binaan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan hal tersebut setelah tiba di kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.09 WIB, untuk memenuhi undangan dari Presiden.
Ada rapat terbatas mengenai penanganan warga binaan, namun untuk rincian lebih lanjut, akan dijelaskan oleh juru bicara kepresidenan setelah rapat selesai.
Saya juga akan memberikan informasi lebih lanjut kepada rekan-rekan semua.
Supratman menyebutkan bahwa salah satu topik yang akan dibahas dalam rapat terbatas adalah
mekanisme pemindahan narapidana dan kemungkinan pemberian amnesti kepada beberapa warga binaan oleh Presiden.
Presiden Panggil Menteri Terkait Pembahasan Pemberian Amnesti untuk Warga Binaan
Supratman menjelaskan bahwa salah satu topik penting yang akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas)
tersebut adalah pemberian amnesti kepada beberapa warga binaan. Menurutnya, Presiden
menginginkan pemberian amnesti tersebut dilaksanakan dengan dasar kemanusiaan, serta untuk mereka yang memerlukan rehabilitasi lebih lanjut. Supratman menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Namun, meskipun Presiden memiliki hak tersebut, dalam pelaksanaannya, Presiden akan
meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai keputusan amnesti ini. Supratman menjelaskan bahwa jika ada kesepakatan atau kesesuaian pendapat antara pemerintah dan DPR, maka proses pemberian amnesti akan dilanjutkan.
Namun, hari ini baru akan dipaparkan kepada Presiden dan setelah ada keputusan, saya akan sampaikan kepada rekan-rekan media,” kata Supratman.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Yusril Ihza Mahendra, yang juga menghadiri rapat terbatas, menyatakan bahwa selain pembahasan mengenai amnesti, rapat tersebut juga akan membahas isu-isu hukum dan imigrasi.
Yusril menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut turut hadir Kapolri dan Jaksa Agung untuk membahas hal-hal terkait masalah hukum dan imigrasi di Indonesia.
Selain Supratman dan Yusril, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga terlihat hadir dalam rapat tersebut.
Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, ratas ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi penanganan warga binaan serta memperkuat kebijakan di bidang hukum dan HAM.
