Pemerintah Diminta Mitigasi Ancaman PHK Imbas Konflik Iran-Israel
Ketegangan geopolitik yang terus memanas antara Iran dan Israel menjadi perhatian serius berbagai negara, termasuk Indonesia.
Meski berjarak ribuan kilometer dari pusat konflik, dampak ekonomi global yang ditimbulkan dapat menembus batas wilayah dan memengaruhi stabilitas ketenagakerjaan nasional.
Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia didesak oleh sejumlah kalangan untuk segera
mengambil langkah mitigasi terhadap potensi peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai imbas dari ketidakstabilan global tersebut.
Konflik bersenjata antara Iran dan Israel telah memicu lonjakan harga minyak, ketidakpastian pasar global, serta gangguan terhadap rantai pasok internasional.
Hal ini memberikan tekanan besar pada industri padat impor dan sektor manufaktur, terutama yang sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
Dampak Konflik Global terhadap Ekonomi Domestik
Ekonom dari Institute for Economic and Social Research (LPEM UI), Dr. Tanti Kurnia, menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah
berpotensi memperburuk situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi dan krisis energi.
Harga minyak dunia yang meroket dapat mendorong biaya produksi industri meningkat tajam, sementara permintaan global terhadap produk ekspor Indonesia ikut melambat.
Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka dunia usaha akan melakukan penyesuaian.
Salah satu langkah yang paling mungkin dilakukan adalah efisiensi, dan itu termasuk PHK massal,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.
Sektor-Sektor yang Rentan Terdampak
Sejumlah sektor industri di Indonesia dinilai rentan terhadap efek domino dari konflik global, antara lain:
-
Manufaktur: Kenaikan harga energi dan bahan baku akan meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri tekstil, otomotif, dan elektronik.
-
Logistik dan Transportasi: Biaya bahan bakar yang tinggi akan menekan margin keuntungan operator logistik.
-
Ekspor-Impor: Gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz dapat memperlambat arus perdagangan global, memengaruhi sektor pelabuhan dan distribusi.
-
Pariwisata dan Perhotelan: Ketidakpastian geopolitik bisa mengurangi minat wisatawan asing untuk berkunjung.
Jika tidak ditangani sejak dini, kondisi ini berisiko menimbulkan gelombang PHK besar-besaran yang dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan pekerja.
Seruan Mitigasi dari Serikat Pekerja dan Pengusaha
Kalangan serikat pekerja meminta pemerintah bersikap proaktif dan tidak menunggu kondisi memburuk
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Nasional (KSBN), Hendra Wijaya, mengungkapkan bahwa perusahaan mulai
mengeluhkan penurunan permintaan ekspor dan lonjakan biaya operasional.
Kami berharap pemerintah membuat peta jalan mitigasi ketenagakerjaan yang konkret
termasuk penyediaan bantuan bagi sektor terdampak dan program pelatihan ulang bagi pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, asosiasi pengusaha juga meminta adanya dukungan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak
dan subsidi energi sementara bagi sektor-sektor strategis, agar dapat mempertahankan karyawan selama masa ketidakpastian ini.
Langkah-Langkah yang Bisa Ditempuh Pemerintah
Para pengamat kebijakan publik menyarankan sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain:
-
Meningkatkan subsidi energi bagi sektor padat karya.
-
Memperluas program padat karya tunai di berbagai daerah.
-
Menyiapkan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang fleksibel dan cepat cair.
-
Mendorong restrukturisasi pinjaman bagi UMKM dan industri kecil.
-
Menjalin kerja sama dagang alternatif untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok global.
Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan, guna menyusun kebijakan yang holistik dan cepat tanggap terhadap dinamika global.
Penutup
Konflik antara Iran dan Israel mungkin terjadi jauh dari Indonesia, namun dampak ekonominya tidak dapat diabaikan.
Pemerintah perlu bergerak cepat dan adaptif untuk mencegah krisis ketenagakerjaan di dalam negeri, khususnya risiko PHK massal.
Mitigasi dini, perlindungan bagi pekerja, serta dukungan kepada dunia usaha harus menjadi
prioritas nasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Baca juga: Menyusuri Wajah Baru Blok M Hub, Lorong Penuh Warna dan Mural Betawi
