Pemerintah Disarankan Tunda Program Berbiaya Besar, Antisipasi Perang Iran-Israel Berlanjut
Ketegangan antara Iran dan Israel yang terus memanas menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.
Konflik ini dinilai memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas global, termasuk dalam sektor energi, perdagangan, dan keuangan.
Oleh sebab itu, para pengamat ekonomi dan fiskal dalam negeri mulai menyarankan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan ulang
pelaksanaan program-program nasional yang berbiaya besar, sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terburuk.
Potensi Dampak Perang Terhadap Ekonomi Indonesia
Meskipun Indonesia secara geografis tidak berada di wilayah konflik, namun ketergantungan terhadap harga minyak dunia dan fluktuasi pasar
global membuat dampak konflik dapat dirasakan secara nyata. Perang antara Iran dan Israel diprediksi bisa mendorong harga minyak
mentah menembus level psikologis baru, yang pada akhirnya memengaruhi harga energi dalam negeri, biaya logistik, dan daya beli masyarakat.
Dalam konteks ini, pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara agar tidak terlalu terbebani oleh proyek-proyek besar yang belum bersifat mendesak.
Pengamat Sarankan Penundaan Proyek Strategis
Sejumlah ekonom dari lembaga keuangan dan kebijakan publik mengimbau pemerintah agar mengevaluasi dan menunda pelaksanaan
proyek-proyek infrastruktur berskala besar, terutama yang belum memasuki tahap konstruksi. Hal ini bertujuan agar ruang fiskal negara
tetap sehat dan bisa dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih mendesak seperti perlindungan sosial, subsidi energi, dan ketahanan pangan.
Menurut mereka, jika konflik Timur Tengah terus berlangsung, Indonesia harus fokus memperkuat bantalan ekonomi domestik dan menjaga
stabilitas harga-harga kebutuhan pokok, bukan memperbesar belanja infrastruktur jangka panjang yang belum mendesak.
Menjaga Stabilitas APBN di Tengah Ketidakpastian Global
Stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian global.
Saat ini, Indonesia sudah memiliki defisit anggaran yang terukur dan terkendali, namun situasi geopolitik global bisa dengan cepat mengubah perhitungan tersebut.
Oleh karena itu, kehati-hatian dalam realisasi anggaran perlu dikedepankan.
Pemerintah disarankan untuk lebih selektif dalam menyetujui program-program belanja kementerian dan lembaga, serta memperkuat fungsi pengawasan anggaran agar setiap rupiah benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Fokus ke Ketahanan Energi dan Ketersediaan Pangan
Dalam situasi seperti ini, dua sektor yang paling krusial untuk diperkuat adalah energi dan pangan. Jika harga minyak naik drastis
maka akan memengaruhi harga BBM, gas, dan tarif transportasi. Sementara itu, lonjakan harga pangan global juga dapat terjadi karena terganggunya rantai pasok.
Pemerintah perlu mengamankan pasokan BBM nasional, menjaga stok pangan, serta menyiapkan skema subsidi atau bantuan langsung untuk
masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terlalu terdampak. Program-program ini membutuhkan alokasi anggaran
yang besar dan fleksibel, yang hanya bisa dipenuhi jika belanja lain yang tidak mendesak ditunda terlebih dahulu.
Strategi Komunikasi Pemerintah Sangat Diperlukan
Di tengah kondisi global yang penuh gejolak, komunikasi pemerintah kepada masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah perlu menjelaskan
dengan transparan alasan di balik penundaan sejumlah proyek dan prioritas anggaran. Dengan komunikasi yang baik, kepercayaan publik dapat
dijaga dan masyarakat bisa memahami bahwa langkah-langkah ini diambil demi keselamatan dan kesejahteraan jangka panjang.
Selain itu, komunikasi yang konsisten juga penting untuk menjaga kepercayaan investor dalam negeri maupun asing, agar tidak terjadi
penarikan modal atau pengalihan investasi yang bisa melemahkan nilai tukar rupiah.
Penutup: Keseimbangan Antara Ambisi dan Realitas
Meskipun ambisi pembangunan nasional harus tetap dijaga, namun dalam situasi ketidakpastian global seperti saat ini
pemerintah perlu menyesuaikan strategi secara dinamis. Menunda program-program berbiaya besar bukan berarti
menghentikan pembangunan, melainkan upaya untuk menyesuaikan prioritas dengan kondisi riil yang dihadapi.
Baca juga: Peserta PBI JKN Dinonaktifkan Bisa Diaktifkan Kembali
