Tanggapan Pemerintah dan DPRD Kota Jambi soal Banjir Bertahun-tahun di Permukiman
Kota Jambi kembali diguncang oleh persoalan banjir yang tak kunjung tuntas, khususnya di kawasan Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Keadaan yang semakin memprihatinkan memicu aksi unjuk rasa dari Forum RT se-Kota Jambi, sebagai wujud kekecewaan atas lambatnya penanganan masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Aksi tersebut menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi.
Aksi damai yang berlangsung pada Minggu, 23 Maret 2025 itu dihadiri puluhan Ketua RT dan warga terdampak banjir. Mereka berkumpul untuk menyuarakan keresahan terhadap kondisi drainase yang buruk dan minimnya perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Spanduk-spanduk berisi tuntutan serta keluhan mewarnai lokasi unjuk rasa, menandakan kuatnya aspirasi masyarakat terhadap perubahan nyata.
Tanggapan Pemerintah dan DPRD Kota Jambi soal Banjir Bertahun-tahun di Permukiman
Menanggapi aksi tersebut, Camat Kota Baru, Jauharul, hadir di lokasi untuk memberikan keterangan langsung kepada masyarakat.
Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa banjir yang terjadi di Kenali Asam Bawah disebabkan oleh ketidakmampuan sistem drainase dalam menampung debit air hujan yang tinggi.
“Dari drainase yang berada di Kelurahan Kenali Asam, air menyeberang ke jalan dan permukiman,” ujar Jauharul.
Ia juga mengakui bahwa sistem saluran air yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk mengakomodasi curah hujan
yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengakibatkan air mudah meluap dan menggenangi permukiman padat penduduk.
Jauharul menambahkan, pihaknya telah mencatat sejumlah titik krusial yang menjadi pusat genangan dan akan segera berkoordinasi dengan dinas teknis terkait untuk melakukan pengecekan lapangan, evaluasi teknis, dan pengusulan perbaikan.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi: Masalah Puluhan Tahun Tak Kunjung Selesai
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, memberikan tanggapan tegas terhadap aksi dan persoalan yang diangkat.
Ia menyatakan bahwa masalah drainase di Kota Jambi, khususnya di kawasan Kenali Asam Bawah, telah menjadi isu yang berulang dan belum pernah mendapatkan solusi konkret, meski telah dibahas berkali-kali.
“Sudah puluhan tahun tidak bisa diselesaikan sampai saat ini. Sudah berapa kali pergantian kepala daerah, kami sudah meminta agar anggaran ini fokus dalam penyelesaian banjir,” ungkap Yasir.
Ia menekankan bahwa permasalahan banjir harus menjadi prioritas utama dalam program kerja Pemerintah Kota, terutama bagi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi saat ini, Maulana dan Diza. Yasir bahkan mendesak agar penyelesaian banjir dimasukkan ke dalam program kerja 100 hari pemerintahan baru mereka sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat.
Menurut Yasir, persoalan banjir telah dibicarakan secara intensif dalam berbagai diskusi bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan Balai Wilayah Sungai (BWS), namun hingga kini belum terlihat upaya nyata yang memberikan dampak langsung bagi warga.
Aspirasi Warga: Lelah Menanti Janji, Takut Ular dan Lintah Masuk Rumah
Di tengah hujan deras dan genangan air yang makin meluas, keresahan warga semakin menjadi. Tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, banjir yang berkepanjangan juga menimbulkan ancaman kesehatan dan keselamatan. Banyak warga mengaku khawatir terhadap hewan liar seperti ular dan lintah yang kerap masuk ke dalam rumah saat air naik.
“Kami bukan hanya kebasahan, tapi juga ketakutan. Kalau air sudah masuk rumah, lintah pun ikut masuk.
Kami juga pernah melihat ular air berenang ke dapur,” ujar salah satu warga RT 11 Kenali Asam Bawah.
Mereka mengaku telah berkali-kali menyampaikan keluhan ke kelurahan, kecamatan, bahkan secara langsung ke pihak legislatif, namun jawaban yang diterima selalu sebatas rencana dan wacana.
Aksi unjuk rasa menjadi bentuk ekspresi keputusasaan dan tuntutan kepada pihak berwenang untuk bergerak
cepat, tidak lagi menunda-nunda langkah konkret dalam memperbaiki infrastruktur dasar di lingkungan mereka.
Evaluasi Perencanaan Tata Kota dan Anggaran
Masalah banjir di Kenali Asam Bawah tidak hanya soal volume air, tetapi juga menyangkut perencanaan tata kota dan pengalokasian anggaran pembangunan. Beberapa pengamat menilai bahwa pembangunan kawasan permukiman tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan menjadi salah satu penyebab utama banjir.
“Pemerintah daerah harus mengevaluasi tata ruang dan izin pembangunan di daerah-daerah rawan banjir. Jangan hanya mengejar pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap drainase,” ungkap seorang akademisi dari Universitas Jambi.
Ia juga menyarankan agar Pemerintah Kota melakukan audit menyeluruh terhadap saluran air, mulai dari kapasitas, kondisi teknis, hingga interkonektivitas antar-drainase.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem drainase mampu bekerja secara terintegrasi, bukan berdiri sendiri dan menimbulkan masalah baru di titik lain.
DPRD Diminta Perkuat Fungsi Pengawasan
Kritik tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah Kota, tetapi juga kepada DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran dan kebijakan.
Forum RT meminta DPRD untuk lebih aktif mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur dan memastikan bahwa anggaran yang disahkan benar-benar digunakan sesuai prioritas.
“Jangan sampai ada proyek pengaspalan jalan baru, sementara saluran air di sebelahnya dibiarkan mampet. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Ketua Forum RT Kota Jambi.
Mereka menilai bahwa koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga teknis harus diperkuat agar
kebijakan penanganan banjir tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik yang dirasakan manfaatnya oleh warga.
Baca jug:Menaker Ingatkan Aplikator Bonus Hari Raya Ojol cs, Buka Posko Pengaduan
Kesimpulan: Waktu Bertindak, Bukan Sekadar Janji
Masalah banjir di Kelurahan Kenali Asam Bawah telah menjadi simbol dari persoalan struktural yang lebih besar:
tata kota yang belum optimal, drainase yang usang, koordinasi antar-instansi yang lemah, serta keterbatasan anggaran dan pengawasan.
Aksi unjuk rasa Forum RT se-Kota Jambi adalah pengingat keras bahwa masyarakat tidak lagi ingin mendengar janji-janji kosong.
Mereka menginginkan solusi nyata dan langkah cepat dari pemerintah dan DPRD.
Pemerintah Kota Jambi dan DPRD diharapkan dapat menjadikan aspirasi ini sebagai pemicu untuk membenahi sistem
drainase secara menyeluruh, menetapkan skala prioritas pembangunan, dan menciptakan kota yang aman dari banjir.
Tanpa langkah konkret dan keterlibatan semua pihak, permasalahan banjir di Jambi tidak hanya akan terus berulang, tetapi juga akan menjadi warisan masalah bagi generasi berikutnya.
